SUMEDANG, elJabar.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan dengan bantuan pola sewaktu-waktu.
Diperlukan pendekatan pemberdayaan yang terukur, berkelanjutan, dan menyentuh akar permasalahan agar keluarga miskin benar-benar mampu bangkit dan mandiri.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan melalui Pendekatan Graduasi yang diadakan di Gedung Negara Sumedang, Selasa (16/12/2025), dan dihadiri Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, Wakil Bupati M. Fajar Aldila, perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, hingga lembaga kemasyarakatan.
Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir menegaskan, kemiskinan sejatinya adalah persoalan martabat manusia sehingga penanganannya tidak boleh setengah hati, apalagi bersifat seremonial.
“Kalau kita bicara kemiskinan, berarti kita membicarakan martabat manusia. Tidak boleh hanya rutinitas, tidak boleh sektoral, dan tidak boleh sekadar laporan. Harus sungguh-sungguh dan berdampak,” tegas Dony.
Ia menekankan bahwa kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu dinas atau pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen pentahelix, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga media.
Menurut Dony, pendekatan graduasi dipilih karena lebih membumi dan relevan dengan kondisi keluarga miskin. Pendekatan ini dilakukan secara bertahap, terencana, dan terukur, dengan tujuan mendorong keluarga penerima bantuan keluar dari garis kemiskinan melalui pendampingan dan pemberdayaan ekonomi.
“Bantuan itu sementara. Yang kita kejar adalah kemandirian dan kesejahteraan selamanya,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris BAPPERIDA Sumedang Enang Lukmanul Hakim menjelaskan bahwa tantangan kemiskinan saat ini tidak hanya menyangkut ekonomi, tetapi juga sosial, pendidikan, akses layanan dasar, dan kerentanan keluarga.
Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan harus dirancang secara terpadu dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Melalui rakor tersebut, sejumlah pencapaian strategi berhasil dirumuskan, di antaranya teridentifikasinya kelompok sasaran prioritas dan kebutuhan intervensi yang lebih tepat sasaran, tersusunnya peta kolaborasi lintas sektor, serta menguatnya komitmen pendampingan melalui sinergi data dan peningkatan kapasitas pendamping sosial dan ekonomi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2025 turun dari 9,10 persen menjadi 8,81 persen atau menurun 0,29 poin.
Penurunan ini menjadi indikator bahwa upaya kolaboratif mulai menunjukkan hasil, meski masih memerlukan kerja keras dan konsistensi.
“Bekerjalah dengan data, hati, dan keberanian untuk melakukan perubahan,” pesan Bupati Dony. (iseng / bersenandung)
About the Author
