BANDUNG, eljabar.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menghormati proses hukum terkait penetapan tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung.
“Proses tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan berjalan independen. Prioritas kami adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan layanan publik tetap berjalan normal,” kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Rabu (12/10/2025).
Farhan reformasi menegaskan, Pemkot Bandung terus memperkuat birokrasi dan pengawasan internal sebagai bentuk komitmen yang menjaga integritas tata kelola pemerintahan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi dan menunggu informasi resmi dari lembaga yang berwenang.
“Kami memberi ruang penuh bagi peneliti untuk bekerja secara profesional. Kami memahami perkembangan ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat, namun pemerintah Kota Bandung dalam kondisi stabil dan seluruh layanan publik berjalan tanpa gangguan”dia.
Ia telah menetapkan Sekretaris Daerah untuk memperkuat koordinasi internal dan memastikan perangkat daerah berfungsi seperti biasa. Farhan juga menegaskan bahwa kasus hukum tersebut tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Saya berharap masyarakat melihat kesenjangan antara proses hukum yang berjalan dan tugas-tugas pemerintah yang kami jalankan. Pemkot Bandung tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi warga,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipatif, Pemkot Bandung mempercepat kinerja, memperkuat pengawasan internal, serta menyebarkan seluruh SOP layanan publik agar sesuai kebutuhan terkini. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), optimalisasi peran Inspektorat, dan percepatan digitalisasi administrasi juga terus dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Pemkot memastikan layanan vital seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan pelayanan dasar lainnya tetap berjalan tanpa hambatan. Mekanisme koordinasi harian di bawah Sekda diperkuat untuk menjaga ritme pemerintahan tetap stabil dan responsif.
“Tanggung jawab kami adalah memastikan warga Bandung tetap mendapatkan layanan terbaik. Kami sudah menyiapkan langkah-langkah agar pelayanan di lapangan tidak terpengaruh oleh dinamika yang terjadi,ujar Farhan.
Pemkot Bandung juga memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kementerian terkait, dan aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan. Melalui reformasi birokrasi dan peningkatan pengawasan, Pemkot menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. *merah
About the Author
