PARLEMEN ADHIKARYA
BANDUNG, elJabar.com — Setelah bencana menerjang Sumatera, ancaman bencana hidrometeorologi dan geologi di Jawa Barat kembali menjadi sorotan menjelang puncak musim hujan.
Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Prasetyawati, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memperkuat langkah antisipasi secara cepat dan terukur. Menurutnya, Jawa Barat tidak boleh lagi berada dalam pola reaktif—baru bergerak setelah bencana terjadi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus memperbaiki tata kelola mitigasi risiko secara menyeluruh sebelum situasi semakin sulit dikendalikan.
“Jawa Barat adalah provinsi dengan tingkat kerentanan bencana tertinggi di Indonesia. Mulai dari banjir, longsor, pergerakan tanah, hingga gempa bumi. Oleh karena itu, antisipasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan,” ujarnya Prasetyawati, kepada elJabar.com
Prasetyawati menjelaskan bahwa topografi Jawa Barat yang didominasi daerah perbukitan, kepadatan penduduk yang tinggi, serta alih fungsi lahan yang masif menjadi faktor utama peningkatan intensitas dan dampak bencana. Di sejumlah daerah seperti Bogor, Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, Sumedang, dan Bandung Barat, kejadian longsor dan banjir terus berulang setiap tahun.
“Setiap musim hujan, kita menghadapi pola bencana yang sama. Yang berubah hanya skala dan intensitasnya. Artinya, ada yang salah dengan cara kita mengelola mitigasi,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa perubahan iklim global juga memperburuk situasi. Curah hujan ekstrem semakin sering terjadi, sementara sistem drainase di banyak wilayah tidak mampu menampung debit udara. Di beberapa titik, seperti di sepanjang DAS Citarum dan Cimanuk, sedimentasi yang tinggi mempercepat risiko banjir besar.
Menurut Prasetyawati, mitigasi bencana seringkali hanya dilakukan menjelang musim hujan. Padahal, upaya pencegahan seharusnya dilakukan sepanjang tahun. Mulai dari pemetaan risiko terbaru, pembangunan infrastruktur pengontrol bencana, edukasi masyarakat, hingga penegakan peraturan terkait tata ruang.
“Kita memerlukan sistem mitigasi yang tidak terputus. Jangan hanya sibuk menjelang hujan tetapi ketika musim kemarau kita lupa memperbaiki pembusukan, membersihkan sungai, atau menata lereng-lereng rawan longsor,” jelasnya.
Ia menilai bahwa kerja lintas perangkat daerah perlu dipertegas kembali. Komitmen pemerintah provinsi harus diperkuat melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, karena sebagian besar titik rawan berada di daerah kewenangan lokal.
Prasetyawati menegaskan bahwa pemerintah daerah harus lebih tegas menindak pelanggaran tata ruang, terutama di kawasan penyangga dan daerah resapan udara. Maraknya pembangunan di wilayah yang tidak sesuai rencana tata ruang memberikan dampak akumulatif terhadap potensi bencana.
“Kita tidak boleh berkompromi lagi terhadap pembangunan yang melanggar tata ruang. Karena dampaknya ditanggung masyarakat luas. Jika daerah resapan hilang, banjir besar tinggal menunggu waktu,” ujarnya.
Ia juga meminta agar pemerintah provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan alat, logistik, dan SDM penanggulangan bencana. Termasuk memeriksa kesiapan BPBD di semua kabupaten/kota, posko siaga, alat berat untuk tanggap cepat, hingga ketersediaan anggaran darurat.
“Kita sering kali terkendala alat berat dan logistik ketika bencana terjadi. Hal-hal mendasar seperti ini harus sudah dipastikan sejak awal,” tegasnya.
Selain pemerintah daerah, masyarakat juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Prasetyawati menekankan bahwa mitigasi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Edukasi masyarakat, kesadaran menjaga lingkungan, serta partisipasi dalam pelatihan kebencanaan sangat dibutuhkan.
“Seringkali korban meningkat karena masyarakat tidak tahu apa yang harus dilakukan saat bencana datang. Padahal, pelatihan yang disampaikan itu sangat menentukan,” tambahnya.
Ia mendorong sekolah, RT/RW, dan komunitas lokal untuk aktif mengadakan kegiatan Desa Tangguh Bencana (Destana) atau simulasi kebencanaan yang difasilitasi BPBD maupun organisasi kemanusiaan.
Dalam kasus lain, Jawa Barat perlu memanfaatkan teknologi dan data untuk memperkuat mitigasi. Sistem peringatan dini harus diperbarui dan menjangkau jangkauannya, terutama di daerah terpencil atau dataran tinggi. Selain itu, pemetaan berbasis GIS sangat penting untuk memantau pergerakan tanah, potensi banjir, serta perubahan tutupan lahan.
“Kita hidup di era digital. Jangan sampai respon bencana kita masih manual dan lambat,” kata Prasetyawati. Ia mencontohkan penggunaan sensor tanah, radar cuaca, dan sistem informasi kebencanaan yang dapat diakses masyarakat.
Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengambil keputusan lebih cepat dan tepat sasaran, termasuk menentukan lokasi pengungsian yang aman dan alur evakuasi.
Prasetyawati, akan mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana dan mitigasi struktural. Ia menilai bahwa anggaran selama ini masih belum sebanding dengan tingkat ancaman bencana yang dihadapi.
“Kami di Komisi 4 siap mengawali penambahan anggaran untuk mitigasi infrastruktur, perbaikan sungai, penguatan tebing, dan penanganan daerah rawan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa transparansi anggaran harus dijaga agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai pada program yang tepat dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Prasetyawati kembali menegaskan bahwa Jawa Barat tidak boleh lagi terjebak dalam pola lambat merespons bencana. Langkah-langkah antisipasi harus dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan berbasis data.
“Kita tidak boleh menunggu sampai ada korban jiwa. Kita harus bergerak sekarang. Jawa Barat harus siap menghadapi musim hujan, perubahan iklim, dan risiko-risiko baru yang mungkin muncul,” tutupnya. (muis)
About the Author
