BANDUNG, eljabar.com — Pernyataan Ega Kibar Ramdhani dalam klarifikasinya usai pemanggilan ulang oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung terkait kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menuai sorotan publik, khususnya warganet.
Dalam klarifikasinya, Ega menyatakan, “Semua urusan administratif ada di tangan Wali Kota. Saya pihak swasta, tidak memiliki kewenangan apa pun.”
Pernyataan tersebut dinilai publik kontradiktif dan dianggap sebagai kesalahan besar karena tidak sejalan dengan rumor mengenai pengadaan selama ini. Salah seorang pemerhati yang juga aktivis pergerakan di Kota Bandung, Yoseph, menilai Ega seolah berusaha melepaskan diri dari isu sekaligus menyoroti struktur formal pemerintahan.
“Klarifikasi yang dilakukannya seolah-olah dia mau melepaskan tanggung jawab dan mengalihkan arah sorotan ke struktur formal pemerintahan. Ini bisa membuat situasi menjadi kesalahan besar dan mengundang banyak tanggapan,” ujar Yoseph, Rabu (12/3/2025).
Yoseph juga jejak jejak Ega yang pernah menjabat sebagai Ketua PAC PKB Kiaracondong, kawasan yang dikenal sebagai basis politik Wakil Wali Kota Bandung, Erwin. “Artinya, dia punya kedekatan khusus dengan Wakil Wali Kota,” menambahkan.
Ia menegaskan bahwa pemanggilan kedua terhadap Ega mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan dalam kasus jual beli jabatan tersebut. “Penyidik tidak mungkin memeriksa dia jika tidak didukung bukti kuat. Jadi jangan berkelit dan membuat alibi lain,tegasnya.
Reaksi Netizen: Sorotan Semakin Keras
Klarifikasi Ega memicu berbagai komentar negatif dari warganet. Beberapa di antaranya:
- @davin_sadea06: “Saksi ASN nyebut kamaneh. Coba kooperatif wae, tos dua kali dipariksa.”
- @kakarindingan: “Mutasi memang mengizinkan Wali Kota. Tapi naha pihak swasta bisa ikut campur? Itu yang dipertanyakan.”
- @munafikantikaum: “Kade ah Mang, ulah cuci tangan. Bisi balikna ka diri soorang.”
- @winataseptian09: “Katingalna masih aya rantai lain. Saur abdi bakal aya pemanggilan susulan.”
Respons tersebut menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap narasi yang berkembang terkait dinamika pengelolaan jabatan di Pemkot Bandung. Bahkan, muncul kesan bahwa Ega mungkin kooperatif di depan penyidik, namun tidak demikian di mata publik. Hal ini memperkuat dugaan adanya figur “di luar sistem” yang berpengaruh terhadap jabatan struktural.
Publik Menanti Penetapan Tersangka
Situasi yang terus berkembang membuat publik menunggu siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kota Bandung. Hingga kini, puluhan saksi telah diperiksa dan dimintai keterangan, termasuk di antaranya Wakil Wali Kota Bandung Erwin, anggota DPRD Awangga (Nasdem) dan Aa Abdul Rozak (PKB), sejumlah kepala dinas, serta beberapa pihak swasta seperti Angga dan Ega. *merah
About the Author
