PARLEMEN ADHIKARYA
BANDUNG, elJabar.com – Pada tahun pertama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sudah menunjukkan komitmennya dalam upaya menyelesaikan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan provinsi secara menyeluruh, tidak parsial, demi mendukung kelancaran konektivitas, distribusi ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Dan kekurangannya, akan dibereskan pada tahun 2026 sekarang. Hal ini menunjukkan upaya yang kuat terhadap pembangunan infrastruktur jalan provinsi di Jawa Barat, dan kembali menjadi fokus utama pemerintah daerah.
Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Ir. Hj. Prasetyawati, MM, mengapresiasi keseriusan gubernur dalam memberikan perhatian besar sektor terhadap kebinamargaan. Menurutnya, jalan provinsi merupakan urat nadi pergerakan ekonomi yang harus mendapat prioritas.
“Ada keseriusan Gubernur. Kami melihat keseriusan itu, tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi telah diwujudkan melalui berbagai program nyata, baik berupa peningkatan kualitas jalan, pembangunan jalur strategis baru, maupun percepatan penanganan jalan rusak,” ujar Prasetyawati, kepada elJabar.com.
Prasetyawati menuturkan, kondisi jalan di Jawa Barat tidak hanya berdampak pada kenyamanan mobilitas masyarakat, tetapi juga berhubungan langsung dengan biaya logistik dan daya saing ekonomi. Dengan luas wilayah yang mencapai lebih dari 35 ribu kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa, Jawa Barat membutuhkan infrastruktur jalan yang terintegrasi.
“Kita tahu bahwa Jawa Barat adalah provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, pusat industri, dan lumbung pangan. Semua aktivitas ekonomi itu sangat bergantung pada kelancaran transportasi darat. Oleh karena itu, pembangunan jalan provinsi yang tuntas menjadi suatu keharusan,” jelasnya.
Berdasarkan data yang ada, terdapat lebih dari 2.300 kilometer jalan provinsi yang harus terus dirawat dan ditingkatkan kualitasnya. Sejumlah ruas jalan masih mengalami kerusakan, terutama akibat tingginya intensitas kendaraan berat serta kondisi cuaca ekstrem.
Prasetyawati menegaskan, gubernur telah menunjukkan keseriusan melalui alokasi anggaran yang signifikan untuk sektor infrastruktur jalan. Pada peralihan anggaran 2025, porsi belanja infrastruktur ditingkatkan secara progresif untuk memastikan pembangunan tidak terhenti di tengah jalan.
“Yang patut diapresiasi, gubernur tidak setengah-setengah. Jalan provinsi diselesaikan secara tuntas, artinya jika ada satu ruas yang rusak, penanganannya tidak hanya tambal sulam, tetapi dilakukan secara menyeluruh agar kualitasnya bisa bertahan lebih lama,” tegasnya.
Selain itu, gubernur juga meminta pengawasan ketat terhadap proses pembangunan. Baik dari aspek kualitas material, metode pengerjaan, hingga transparansi penggunaan anggaran. Langkah ini menurut Prasetyawati sangat penting agar pembangunan benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar proyek yang cepat rusak.
Sejumlah program prioritas pembangunan jalan juga diarahkan ke kawasan strategis ekonomi dan daerah tertinggal. Misalnya, peningkatan akses jalan menuju kawasan industri di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, serta penguatan jalur penghubung antardaerah di wilayah Priangan Timur dan Pantura.
“Kita mendorong agar pembangunan jalan tidak hanya fokus di kawasan perkotaan, tetapi juga di wilayah perdesaan dan pelosok. Ada daerah-daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian, padahal akses jalan sangat menentukan harga jual hasil pertanian dan komoditas lokal,” kata Prasetyawati.
Ia mencontohkan, perbaikan jalan provinsi di wilayah Garut Selatan, Cianjur dan Sukabumi bagian selatan yang selama ini mengalami kerusakan parah. Dengan perbaikan yang tuntas, distribusi hasil bumi dan potensi wisata setempat akan lebih berkembang.
Komisi 4 DPRD Jawa Barat memastikan akan terus mengawal program pembangunan jalan agar berjalan sesuai target. Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar pembangunan berjalan tepat sasaran.
“Kami di DPRD berkomitmen mendukung penuh program gubernur sepanjang itu berpihak kepada kepentingan rakyat. Anggaran yang kami setujui harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempercepat pembangunan jalan, bukan untuk hal-hal yang tidak produktif,” ungkap Prasetyawati.
Menurutnya, DPRD juga aktif melakukan pemantauan lapangan. Hasil temuan di lapangan menjadi masukan penting untuk penyempurnaan program pembangunan berikutnya.
Masyarakat Jawa Barat sendiri, lanjut Prasetyawati, menaruh harapan besar pada pembangunan jalan provinsi. Berbagai aspirasi yang masuk ke DPRD hampir selalu mengganggu kondisi infrastruktur jalan. Jalan rusak tidak hanya menghambat aktivitas perekonomian, tetapi juga sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
“Oleh karena itu, masyarakat berharap pembangunan tidak hanya cepat, tapi juga berkualitas. Dengan adanya keseriusan gubernur, harapan pelan-pelan ini mulai terjawab. Tugas kita bersama adalah memastikan program ini berkelanjutan,” ujarnya.
Keseriusan Gubernur Jawa Barat dalam pembangunan infrastruktur jalan provinsi menjadi angin segar bagi masyarakat. Dengan dukungan penuh DPRD, khususnya Komisi 4, program ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah jalan rusak, tetapi juga meningkatkan daya saing perekonomian Jawa Barat.
Bagi masyarakat, jalan yang mulus dan terhubung dengan baik bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan simbol hadirnya negara dalam mempermudah kehidupan sehari-hari.
“Jika program pembangunan jalan dijalankan secara tuntas, Jawa Barat berpeluang besar menjadi provinsi dengan infrastruktur darat terbaik di Indonesia,” tutupnya. (muis)
About the Author
