BANDUNG, eljabar – Musyawarah Daerah Partai Golkar Jawa Barat resmi dimulai di Hotel Trans, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Kamis, 2 April 2026. Di tengah mengerucutnya persaingan dua nama yang telah mendaftar sebagai calon ketua, DPP Partai Golkar mengingatkan agar forum ini tetap dijaga sebagai ruang konsolidasi, bukan arena yang mencakup soliditas partai.
Pesan itu mengemuka dalam konferensi pers usai pembukaan Musda yang menghadirkan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat TB Ace Hasan Syadzily dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham. Keduanya sama-sama menegaskan bahwa Musda bukan sekadar agenda memilih ketua baru, melainkan momentum penting untuk menjaga kesinambungan arah politik Partai Golkar di Jawa Barat.
TB Ace Hasan Syadzily menjelaskan, forum Musda kali ini memuat tiga agenda utama. Pertama, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan DPD Partai Golkar Jawa Barat selama lima tahun. Kedua, pembahasan program strategi partai untuk periode selanjutnya. Ketiga, pemilihan ketua baru DPD Partai Golkar Jawa Barat untuk masa bakti 2026-2029.
Dalam penjelasannya, Ace kembali memastikan dirinya tidak ikut dalam kontestasi kali ini. Menurut dia, keputusan tersebut berkaitan dengan tugas partai di tingkat pusat serta tanggung jawab kebangsaan yang saat ini menuntut perhatian lebih besar. Ia mengaku akan memusatkan perhatian pada tugas-tugas strategi di Jakarta, terutama yang berkaitan dengan isu ketahanan nasional.
Meski tidak maju lagi, Ace menilai dinamika yang berkembang menjelang pemilihan ketua baru adalah hal lumrah dalam partai besar. Baginya, Partai Golkar sudah cukup matang menghadapi perbedaan pilihan dan persaingan internal. Oleh karena itu, proses Musda harus dipandang sebagai bagian dari mekanisme demokrasi partai, bukan sebagai sumber perpecahan.
Sementara itu, Idrus Marham yang datang mewakili Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia membawa pesan politik yang lebih luas. Ia menegaskan Partai Golkar tetap berada di barisan depan untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dukungan itu, menurut dia, tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus diwujudkan melalui kerja kader dalam menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Idrus menyebut sejumlah isu nasional yang kini menjadi perhatian Partai Golkar, mulai dari ketahanan energi, ketahanan pangan, penguatan UMKM, pembentukan koperasi, hingga pemberdayaan masyarakat desa. Ia menilai, seluruh agenda itu sejalan dengan arah politik Golkar yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai titik utama perjuangan partai.
Dalam kesempatan itu, Idrus juga menyinggung isu harga BBM yang sempat ramai di tengah masyarakat. Ia menyatakan memastikan masyarakat tidak perlu panik karena pemerintah tidak menaikkan BBM. Menurutnya, Golkar akan tetap berada di garis depan untuk mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak pada rakyat.
Khusus untuk Jawa Barat, Idrus menilai provinsi ini memiliki arti yang sangat penting bagi Partai Golkar. Ia menyebut Jawa Barat sebagai miniatur Indonesia sekaligus wilayah yang punya pengaruh besar terhadap peta kemenangan nasional. Oleh karena itu, siapa pun yang terpilih nanti harus dapat melihat Musda bukan hanya sebagai perebutan posisi, tetapi sebagai langkah memperkuat rumah besar Partai Golkar.
Idrus juga memberikan apresiasi kepada Ace Hasan Syadzily TB atas capaian Golkar Jawa Barat pada Pemilu 2024. Menurut dia, hasil yang dicapai di bawah kepemimpinan Ace tergolong baik karena jumlah kursi partai meningkat di berbagai level. Capaian tersebut, kata dia, harus dijadikan pijakan untuk menyusun target yang lebih tinggi pada pemilu mendatang.
Oleh karena itu, DPP mengingatkan agar ketua baru nanti hadir dengan semangat membesarkan partai, bukan sekedar memenangkan posisi. Di mata Idrus, seluruh elemen Golkar, mulai dari organisasi pendiri, organisasi yang didirikan, hingga sayap partai, harus tetap bergerak sebagai satu kekuatan yang utuh.
Dengan dimulainya Musda dan masuknya dua kandidat ke arena pemilihan, Partai Golkar Jawa Barat kini berada pada fase penting. Bukan hanya menentukan figur ketua untuk lima tahun ke depan, tetapi juga menguji apakah persaingan internal itu bisa tetap dikelola dalam suasana dewasa, tertib, dan tetap berpihak pada kepentingan partai serta masyarakat.** (Firman PY)
About the Author
