SUMENEP, Eljabar.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep menetapkan enam aspek prioritas pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2026 sebagai arah strategi percepatan kemajuan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menjelaskan bahwa tema pembangunan tahun 2026 mengusung semangat *“Memantapkan Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Ekonomi Daerah, serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata.”*
Menurutnya, tema tersebut menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menitikberatkan pada keadilan sosial dan penguatan kapasitas masyarakat.
Prioritas pertama diarahkan pada stabilisasi kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Program ini akan dioptimalkan melalui peningkatan sarana dan prasarana di sektor pertanian, perikanan, ketahanan pangan, pariwisata, serta perdagangan.
“Pemerintah akan mengembangkan pola padat karya sebagai upaya membuka lapangan kerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat,” ujar Arif, Rabu (28/1).
Selain itu, Pemkab Sumenep menyiapkan langkah-langkah strategi untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja menghadapi kebutuhan pasar melalui pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan, khususnya bagi generasi muda. Langkah ini dinilai penting agar Sumber Daya Manusia (SDM) lokal mampu bersaing dan adaptif terhadap dinamika ekonomi yang terus berkembang.
Aspek ketiga difokuskan pada pemantapan SDM yang unggul, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, mudah diakses, serta terjangkau.
Di sektor pendidikan, program diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta penguatan budaya literasi. Sementara di sektor kesehatan, pemerintah berkomitmen meningkatkan akses dan kualitas layanan, termasuk pemerataan tenaga kesehatan dan penyediaan dokter spesialis, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
“Kami juga memperkuat layanan promotif dan preventif serta mengoptimalkan Universal Health Coverage (UHC),” jelasnya.
Pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas, dengan fokus pada pemerataan antara wilayah daratan dan kepulauan. Infrastruktur yang dibangun diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan dasar, konektivitas antarwilayah, pengelolaan lingkungan, hingga mitigasi bencana.
Pemkab juga menaruh perhatian pada stabilitas keamanan dan ketentraman sosial politik melalui penguatan forum kerukunan umat beragama, sinergi Forkopimda dengan organisasi perangkat daerah (OPD), serta optimalisasi sistem layanan darurat terpadu.
Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah revitalisasi layanan Si-Lapor 112 sebagai instrumen deteksi dini dan respon cepat terhadap gangguan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
Adapun prioritas terakhir adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, penerapan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta optimalisasi sistem informasi pemerintahan.
“Enam aspek prioritas ini merupakan wujud keseriusan Pemkab Sumenep dalam membangun daerah secara terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas Arif Firmanto.(Ury)
About the Author
