BANDUNG, eljabar.com — DPRD Kota Bandung menuntaskan rangkaian pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun 2025 melalui Panitia Khusus (Pansus) 15. Pembahasan yang berlangsung selama tiga hari tersebut menghasilkan sejumlah evaluasi strategi yang akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi guna meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kota Bandung ke depan.
Kegiatan pembahasan dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Sinkronisasi dan Penajaman Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 Berbasis Evaluasi Kinerja dan Rekomendasi LKPJ Tahun 2025. Agenda tersebut diadakan di Ruang Rapat Besar Bapperida Kota Bandung dan berakhir pada Selasa, 5 Mei 2026.
Rapat dipimpin Ketua Pansus 15 DPRD Kota Bandung, Rizal Khairul didampingi Wakil Ketua Pansus 15, Heri Hermawan.
Turut hadir jajaran pimpinan DPRD Kota Bandung, di antaranya Toni Wijaya, Edwin Senjaya, serta Rieke Suryaningsih bersama para anggota Pansus 15 DPRD Kota Bandung.
Dalam keterangannya seusai rapat, Edwin Senjaya menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras Pansus 15 dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan LKPJ secara maksimal.
Menurutnya, proses evaluasi LKPJ menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan roda pemerintahan daerah berjalan sesuai aturan dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pansus 15 LKPJ yang telah bekerja keras menyelesaikannya. Kami juga mengapresiasi seluruh OPD yang telah menunjukkan sinergi dan kerja sama yang baik selama pembahasan berlangsung,” ujar Edwin.
Ia menegaskan, seluruh perangkat daerah perlu memiliki pemahaman yang kuat terhadap prinsip ekonomi dalam penyusunan program dan pengelolaan anggaran. Anggaran daerah, kata dia, tidak hanya dipandang sebagai biaya, melainkan investasi pembangunan yang harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Edwin juga menyoroti pentingnya penggunaan data yang valid dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Menurutnya, keseimbangan antara efektivitas anggaran dan capaian kinerja menjadi faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan warga Kota Bandung.
“Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap data dan kebijakan, seluruh jajaran pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan setiap program benar-benar berdampak bagi masyarakat Kota Bandung,” ujarnya.
Ia berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat terus diperkuat agar menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya berisi masukan, tetapi juga kritik konstruktif demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Yang sudah baik harus dipertahankan, sedangkan yang masih kurang harus diperbaiki bersama demi kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Rizal Khairul menegaskan bahwa pembahasan LKPJ tidak hanya menonjolkan aspek administrasi, tetapi juga mengulas secara mendalam substansi pelaksanaan program di setiap OPD.
Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai dokumen perencanaan daerah, seperti RKPD dan RPJMD.
“Pembahasan LKPJ ini merupakan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Kami menilai sejauh mana kesesuaian antara pelaksanaan program dengan dokumen perencanaan pembangunan,” ujar Rizal.
Ia menambahkan, evaluasi yang dilakukan DPRD bukan untuk mencari kesalahan, melainkan bentuk tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan daerah.
Hasil pembahasan Pansus 15 nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi DPRD Kota Bandung. Rekomendasi tersebut akan menjadi acuan penting dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 sekaligus pedoman pelaksanaan program pembangunan Tahun 2026.
Rizal juga menyerukan kesiapan seluruh OPD dalam memahami capaian kinerja masing-masing, meskipun terjadi rotasi maupun mutasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah.
“Ini bukan untuk mengkuliti atau menelanjangi OPD, tetapi sebagai upaya konstruktif dalam mengkritisi kinerja agar ke depan lebih baik. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan menjadi bahan perbaikan yang konkret,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, Pansus 15 DPRD Kota Bandung akan menyusun rekomendasi secara objektif, terukur, dan komprehensif sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung. *rie
About the Author
