BANDUNGeljabar.com — Sebanyak hampir 2.000 calon petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 Kota Bandung mengikuti pelatihan sebagai persiapan menjelang pendataan yang akan berlangsung pada 15 Juni hingga 30 Agustus 2026. Sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini akan mencakup seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pesatnya pertumbuhan sektor ekonomi digital yang kini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian kota.
Kepala BPS Kota Bandung, Nevi Hendri, mengatakan Sensus Ekonomi merupakan kegiatan strategis yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk mencatat seluruh pelaku usaha dan aktivitas ekonomi tanpa kecuali.
“Kalau sensus, semua didata. Tidak ada yang terlewat. Seluruh pelaku usaha ekonomi dan rumah tangga di Kota Bandung akan menjadi sasaran penataan,” kata Nevi saat membuka pelatihan di Hotel Sari Ater Kamboti, Kamis (11/06/2026).
Menurutnya, sensus kali ini menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan satu dekade lalu. Perkembangan teknologi telah mengubah pola transaksi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara signifikan.
Pada tahun 2016, aktivitas seperti transaksi melalui e-commerce, penggunaan dompet digital, hingga profesi konten kreator dan dropshipper belum berkembang sebesar saat ini. Namun pada tahun 2026, sektor tersebut diperkirakan akan memberikan gambaran baru terhadap struktur ekonomi Kota Bandung.
“Generasi muda sekarang bisa menghasilkan pendapatan hanya bermodalkan telepon genggam dan internet. Aktivitas ekonomi seperti ini harus terdata karena menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi Kota Bandung,” katanya.
Sebanyak 650 peserta mengikuti pelatihan gelombang pertama yang tersebar di empat pusat pelatihan. Para peserta dibekali kemampuan teknis, pemahaman instrumen pendataan, hingga penggunaan aplikasi digital yang akan mendukung pelaksanaan sensus di lapangan.
Nevi mengingatkan seluruh petugas agar menjalankan tugas dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa kualitas data menjadi prioritas utama karena hasil sensus akan digunakan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Jangan main-main dengan data. Data yang dikumpulkan akan menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, hingga kesejahteraan masyarakat ke depan,” tegasnya.
Selain menutupi pelaku usaha, sensus juga akan memperbarui berbagai informasi sosial ekonomi rumah tangga yang nantinya menjadi referensi pemerintah dalam menyusun program intervensi dan bantuan kepada masyarakat.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi kesiapan BPS Kota Bandung dalam menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, petugas sensus bukan sekadar pengumpul data, melainkan garda terdepan yang menentukan kualitas informasi ekonomi daerah.
“Data yang akurat adalah aset pembangunan yang sangat berharga. Kebijakan yang tepat hanya bisa lahir dari data yang benar,” ujar Erwin.
Ia mengajak seluruh petugas untuk menjalankan tugas dengan semangat pengabdian serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Selain itu, para petugas juga diminta menjaga etika, profesionalisme, dan membangun komunikasi yang baik saat melakukan pendataan.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai program pembangunan daerah, termasuk penguatan sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Kota Bandung.
Pemkot Bandung sendiri berencana memperkuat layanan pemberdayaan melalui pembangunan UMKM Center di 30 kecamatan. Data hasil sensus akan menjadi rujukan utama dalam menentukan bentuk intervensi dan bantuan yang tepat sasaran bagi pelaku usaha.
Dengan dukungan teknologi digital, sistem pemantauan real-time, serta ribuan petugas yang telah dipersiapkan, Kota Bandung optimis mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas guna mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Ini bukan sekedar tugas administratif. Ini adalah tugas pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan masa depan Kota Bandung yang lebih baik,” pungkas Erwin. *merah