BANDUNG, eljabar.com — Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berada pada angka yang sangat tinggi, mencapai 95,5 persen. Temuan ini dipaparkan dalam rilis survei evaluasi satu tahun kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung, Februari 2026.
Angka tersebut menjadi salah satu peringkat persetujuan tertinggi kepala daerah di Indonesia saat ini. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut dominasi tingkat kepuasan tersebut bukan hanya karena faktor kinerja pemerintahan, tetapi juga kuatnya komunikasi publik dan kedekatan pribadi Dedi Mulyadi dengan masyarakat.
Meski demikian, survei juga menampilkan ketimpangan persepsi masyarakat terhadap pemerintahan secara keseluruhan. Kepuasan terhadap Pemprov Jawa Barat berada di kisaran 71 persen, jauh di bawah tingkat kepuasan terhadap figur gubernurnya. Gap ini menunjukkan personalisasi politik masih sangat kuat di Jawa Barat.
Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia Djayadi Hanan menilai tingginya kepuasan mempengaruhi kombinasi antara popularitas dan program yang mudah dirasakan masyarakat. Namun ia mengingatkan sejumlah sektor masih memerlukan pembekalan serius, terutama ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan akses permodalan usaha kecil.
Data survei juga menunjukkan sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan mendapat penilaian relatif baik, sementara isu kesejahteraan ekonomi belum memberikan dampak yang merata. Disparitas ekonomi antarwilayah di Jawa Barat masih menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah.
Burhanuddin menilai tingginya dukungan publik justru bisa menjadi ujian berikutnya. Ia mengingatkan agar popularitas tidak berubah menjadi kultus individu, melainkan tetap dijaga dalam kerangka evaluasi rasional terhadap kebijakan publik.
Dengan tingkat kepuasan tertinggi itu, posisi politik Dedi Mulyadi dinilai sangat kuat untuk kontestasi lokal. Namun perhatian publik mulai melampaui Jawa Barat, membuka kemungkinan wacana perangkat di tingkat nasional jika tren elektabilitas terus meningkat.**
Penulis : Firman Perkasa Yudha