SUMEDANG, elJabar.com — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto bersama Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kampus IPDN Jatinangor dengan judul Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Rabu (11/3/2026).
Dalam acara tersebut, Wamendagri menekankan pentingnya evaluasi penerimaan Praja IPDN, peningkatan gizi praja, perbaikan fasilitas, dan dukungan anggaran untuk sekolah kedinasan tersebut.
Dalam acara yang ditutup dengan buka puasa bersama itu, Bima Arya juga menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, serta para alumni IPDN dan APDN dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan mendukung percepatan pembangunan nasional.
Bima Arya Sugiarto yang mendampingi pelaksanaan Kunjungan Kerja ini mengapresiasi dukungan penuh yang diberikan oleh DPR RI.
Menurutnya, Kemendagri bersama dengan Rektor IPDN sedang melakukan pembenahan menyeluruh di IPDN mulai dari sistem penerimaan capra, kurikulum, dan pelatihan di dalam.
“Pekerjaan rumah IPDN kedepannya yakni melakukan pembenahan kurikulum yang relevan, rebranding kampus dengan dilaksanakannya perbaikan kultur akademik dan pembinaan, aktivasi alumni dan menjaga semangat Bhineka Nara Eka Bhakti,” ujarnya.
Ucapan yang sama juga disampaikan Rektor IPDN. Menurutnya, dengan adanya Bantuan Presiden ini kami akan mengalokasikan anggaran APBN tahun 2026 ini untuk mengganti seluruh tempat tidur dan lemari pakaian praja, juga akan dilakukan rehab asrama praja.
Ia juga meminta dukungan lain kepada Komisi II DPR RI terkait jumlah praja IPDN tahun 2026.
“Kami sudah sampaikan kuota IPDN tahun ini kepada Menpan RB yakni sebanyak 1.410 praja, semoga Komisi II DPR dapat membantu mendorong kuota ini kepada Menpan RB yang juga berada di bawah pimpinan Komisi II DPR RI,” katanya.
Karena menurutnya, jika penerimaan IPDN dibawah 1.200 orang, hal ini akan berdampak terhadap asrama kosong dan dosen yang tidak memiliki jam mengajar.
Pada kesempatan ini, hadir pula Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah dan Pejabat Esselon I Kementerian yang merupakan alumni IPDN. Kehadiran para alumni ini untuk ikut serta berdialog dengan Komisi II DPR RI terkait keberlangsungan dan kemajuan IPDN kedepannya.
Sementara beberapa poin yang disampaikan Komisi II DPR RI antara lain tujuan kunjungan tersebut, yakni melakukan fungsi pengawasan dan memastikan kualitas sarana/prasarana pendidikan di IPDN.
Menurut Komisi II, peningkatan kualitas SDM praja, peningkatan anggaran makan, dan perbaikan fasilitas kampus agar layak sangat penting dilakukan.
Komisi II berkomitmen membantu IPDN dalam hal anggaran dan regulasi untuk memperbaiki sarana prasarana.
“Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus mendukung kelanjutan dan kemajuan IPDN dalam segala aspek,” kata Ketua Tim/Ketua Komisi II DPR RI, Dr. HM Rifqinizamy Karsayuda., SH, MH beserta rombongan pada saat melakukan.
Ia mengatakan, DPR RI mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur di IPDN karena berdasarkan pantauannya, ketersediaan infrastruktur di IPDN belum berbanding proporsional dengan jumlah praja yang ada.
Untuk itulah, tahun 2026 dengan bantuan Presiden RI anggaran IPDN dari APBN akan ditambahkan.
“Dari tahun lalu diangka Rp578 miliar. Insya Allah tahun 2026 ini menjadi Rp814 miliar. Anggaran ini akan dialokasikan untuk menyelesaikan perbaikan mess kesatriaan di IPDN serta fasilitas-fasilitas pendukungnya,” tutur Rifqi.
Selain perbaikan mess atau tempat tinggal praja IPDN beserta sarana pendukungnya, anggaran terkait lauk pauk praja IPDN juga menjadi perhatian Komisi II.
“Jika dibandingkan dengan Akpol, AD dan AL yang anggaran makan taruna/i nya mencapai Rp 75.000,- perorang perhari, IPDN ini hanya Rp 43.000,- perorang perhari. Dengan adanya Banpres ini akan mendorong kenaikan anggaran makan praja dengan harapan ketersediaan makanan yang bergizi akan menghasilkan calon-calon pamong praja yang lebih berkualitas,” katanya. (bnh)