CIAMIS,eljabar.com – Polemik terkait pelaksanaan acara “Harmoni Tanpa Batas” dalam rangka Hari Jadi ke-384 Kabupaten Ciamis terus bergulir. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Bakti Anak Negeri (YBAN), Ir. Yadi Mulyadi, secara terbuka meminta Kabag Ekonomi Setda Provinsi Jawa Barat, Budi Kurnia, untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena dinilai telah melanggar etika sebagai pejabat publik.
Acara Harmoni Tanpa Batas yang digelar pada 16 Juni 2026 di Lapas Kelas IIB Ciamis merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Ciamis, Polres Ciamis, Lapas Ciamis, dan Yayasan Bakti Anak Negeri (YBAN). Kegiatan tersebut menjadi salah satu agenda puncak peringatan Hari Jadi ke-384 Kabupaten Ciamis.
Menurut Yadi, tindakan Budi Kurnia selama berlangsungnya acara dianggap tidak mencerminkan etika dan tata krama yang seharusnya dijunjung oleh seorang aparatur sipil negara (ASN).
“Sebagai pejabat publik, seharusnya Pak Budi tidak mengambil alih panggung dalam kegiatan yang digagas bersama oleh Pemkab Ciamis, Polres Ciamis, Lapas Ciamis, dan YBAN. Sikap seperti itu tidak mencerminkan etika yang seharusnya dijaga oleh seorang ASN,” ujar Yadi, Kamis (26/6/2026).
Yadi juga menyoroti perlakuannya terhadap Dewan Pembina YBAN, Brigjen TNI (Purn.) Rubiono Prawiro, yang hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, penghormatan yang diberikan kepada Rubiono tidak sebanding dengan kontribusi dan kehadirannya dalam acara.
“Bupati Ciamis, Kapolres, dan Kalapas menunjukkan rasa hormat kepada beliau. Namun kami menilai ada pihak yang justru meninggalnya keberadaan beliau di atas panggung,” katanya.
Lebih lanjut, Yadi menilai adanya kesan pencitraan pribadi dalam kegiatan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum tersebut. Ia menegaskan bahwa acara Harmoni Tanpa Batas bukanlah milik individu tertentu, melainkan hasil kerja sama berbagai pihak demi memberikan hiburan dan manfaat bagi masyarakat.
“Ini acara untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi siapa pun. Karena itu kami meminta Budi Kurnia mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral,” tegasnya.
Apabila tidak ada klarifikasi maupun permintaan maaf dari yang bersangkutan, YBAN berencana meminta Gubernur Jawa Barat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Budi Kurnia.
“Kami menilai hingga saat ini belum ada itikad baik untuk memberikan penjelasan ataupun permintaan maaf kepada seluruh penyelenggara maupun Dewan Pembina YBAN. Oleh karena itu, kami akan mendorong adanya evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Yadi menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin kegiatan yang digelar untuk masyarakat luas dimanfaatkan sebagai sarana kepentingan pribadi maupun politik tertentu.
“Kami ingin kegiatan ini tetap berada pada tujuan awalnya, yaitu menghadirkan hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat tanpa disusupi kepentingan pribadi ataupun politik,” tutupnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Budi Kurnia terkait pernyataan dan tuntutan yang disampaikan oleh pihak YBAN.