SUMENEP, Eljabar.com — Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Disperkimhub) mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan jasa calo saat mengurus tiket kapal untuk perjalanan mudik Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026. Imbauan tersebut disampaikan guna mencegah potensi penipuan dan memastikan distribusi tiket berjalan teratur.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disperkimhub Sumenep, Achmad Dzulkarnain, menegaskan masyarakat diharapkan melakukan pengurusan tiket secara mandiri melalui jalur resmi, terutama bagi calon penumpang yang memanfaatkan program mudik gratis.
“Silakan masyarakat mengurus tiket sendiri dan bersabar mengikuti prosedur yang ada. Jangan melalui calo karena sangat berisiko menimbulkan penipuan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerja, Sabtu (7/3/2026).
Menurutnya, penyiaran pemudik melalui jalur laut setiap musim Lebaran memang tidak dapat dihindari, terutama karena ribuan warga kepulauan mengurus tiket dalam waktu yang hampir bersamaan. Kondisi itu kerap memicu antrean panjang di pelayanan loket.
Meski demikian, pemerintah meminta masyarakat tetap mengikuti mekanisme resmi agar proses pembagian tiket berlangsung adil dan tepat sasaran.
Dzulkarnain menjelaskan, bagi warga yang ingin mengikuti program mudik gratis dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, proses pendaftaran kini telah dipermudah melalui sistem dare di laman resmi Dinas Perhubungan Jawa Timur.
“Pendaftaran mudik gratis sekarang bisa dilakukan secara online melalui website resmi Dishub Jawa Timur, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan tanpa harus bergantung pada pihak lain,” jelasnya.
Selain kemudahan akses, Disperkimhub juga menyiapkan langkah pengawasan untuk mencegah perlindungan tiket, termasuk praktik penimbunan oleh oknum yang membeli tiket dalam jumlah besar untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Pengawasan tersebut akan dilakukan bersama aparat TNI, Polri, dan Satpol PP guna memastikan distribusi tiket berlangsung transparan.
“Kami akan melakukan pengawasan bersama agar tidak ada permainan tiket yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pendekatan pengawasan akan dilakukan secara persuasif agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat, mengingat transportasi laut menjadi kebutuhan utama warga kepulauan saat arus mudik. ⚓
Pemkab Sumenep, lanjut Dzulkarnain, berkomitmen memberikan pelayanan maksimal agar masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman, baik melalui program mudik gratis maupun layanan reguler kapal berbayar.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Sumenep, Wiwid Harjo Yudanto, menyatakan telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk memastikan kesiapan program mudik gratis tahun ini.
Menurutnya, pengawasan distribusi tiket harus dilakukan secara ketat agar masyarakat dapat memperoleh tiket dengan mudah tanpa harus berhadapan dengan praktik percaloan.
“Pengawasan harus benar-benar diperketat agar tiket sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti kesiapan armada kapal yang akan melayani arus mudik ke wilayah kepulauan. Berdasarkan laporan yang diterima, seluruh armada dinyatakan siap beroperasi setelah melalui proses pemeriksaan teknis.
“Kami berharap layanan transportasi laut selama musim mudik berjalan aman, lancar, dan memberikan rasa nyaman bagi,” tutupnya.(Ury)
About the Author
