Sumedang, eljabar.com – PEMKAB Sumedang Membentuk Lembaga Aduan utuk Menampung Laporan Dari Guru Maupun Siswa Terkait Kualitas Dan Kuantitas Program Makanan Makan Bergizi Gratis (MBG).
PEMBENTUMAN LEMBAGA ADUAN INI HASIL RAPAT KOORDINASI PROGRAM MBG Yang DI-PEMPROV JABAR BERSAMA KABUPATEN/KOTA SE-JAWA BARAT DI BALEPAKUAN, BOGOR, Senin (29/9/2025).
“Salah Satu Hasil Rakor MBG, Kabupaten/Kota DiwajiBibkan Membentuk Lembaga Aduan Di Bawah Koordinasi Bupati/Walikota,” Kata Bupati Sumedang Don Ahmad Munir Usai Mengikuti Rakor Mbg.
Rakor Dipimpin Langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.
Pemprov Jawa Barat Sendiri Akan Segerera Membentuk Satgas Evaluasi Dan Memantau MBG.
“SAMBIL MERUNGGU TERBITNYA PERPRES, Pemprov Jawa Barat Akan Segera Membentuk Satgas Evaluasi Dan Monitoring MBG,” Kata Gubernur Dedi Mulyadi.
Menurutnya, Satgas Ini Akan Memantau Seluruh Tahapan Pelaksanaan Program, Mulai Dariedi Bahan Baku, Proses Memasak, Jadwal Distribusi, Pengiriman, Hingan Pemeriksaan Kualitas Mkanan.
“Kamiin ingin memastikan Siswa Menerima makanan sesuai alokasi rp10 ribu per porsi. Tidak boleh dikurangi, karena keuntungan penyedia suda Dihitung rp2 per porsi. Dan Potensi Pidana Korupsi, ”Katananya.
Gubernur Dedi JUGA MENGUSULKAN SEKOLAH DENGAN JUMLAH SISWA DI ATAS 1.000 ORANG MEMILIKI DAPUR Sendiri Yang Dibangun Oleh Pemrov Bersama Pemkab/Pemkot.
Dapur ini nantinya bisa dikelola secara gotong royong gargat melibatkan relawan Dari Kalangan Orang Tua Siswa.
Menurutnya, Program MBG HARUS MENJADI SARANA Stimulus Ekonomi Daerah. Rekrutmen Tenaga Kerja Diutamakan Dari Wilayah Setempat.
“Seluruh Pasokan Bahan Pangan Akan Tercatat Dalam Data Statistik Bappeda. Dengan Demikian, Sirkulasi Ekonomi Dari Mbg Bisa Terukur Sebagai Bagian Dari Perumbuhan Ekonomi Daerah,” Katananya.
Sewingga, Terang Dedi, MBG Akan Berperan Mengisi Mengisi Ruang Fiskal Daerah Yang Saik Ini Mengalami Penurunan Akibat Berkurangnya Dana Transfer Dari Pusat.
“Melalui MBG, Ada Sirkulasi Ekonomi Baru. Mulai Dari Tenaga Kerja Lokal, Pasokan Bahan Pangan, Hingga Perputaran Apbn Di Daerah. Jadi, Program INI TIDAK HANYA SOAL GIZI ANAK, TAPI JUDI SIMAURUS PERUMADOM.
Kepala Bgn Dadan Hindayana Menegaska, Komitmen Pemerintah Pusat Dalam Menyukseskan Program MBG Di Jawa Barat.
BGN Sendiri Akan Mengalokasikan Lebih Dari Rp57 Triliun Pada Tahun 2026 UNTUK Mendukung Pelaksaanan MBG Di Jawa Barat. Anggraran Tersebut Diparat Sebagai Kontribusi Pemerintah Pusat Yang Dampaknya Akan Langsung Dirasakan Oleh Daerah.
Program Agar Kami Bersepakat Ini bisa Dilaksanakan Bersama-sama. Oleh Pemda Dan Masyarakat, ”Ujar Dadan. (FAD/HUM)
About the Author
