Perlu Evaluasi Mendasar Terhadap Tata Ruang Jawa Barat

Adhikarya Parlemen

Bandung, Eljabar.com – Menatnya Pesatnya Penduduk, Ekspansi Kawasan Industri, Dan Ancaman Bencana Alam Yangin Semakin Sering Terjadi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tengah Dihadapkan Pada Tantangan.

ANGGOTA Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Prasetyawati, Menegaskan Pentingnya Peninjauan Ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Agar Agar Lebih Responsif Terhadap Dinamika Pembangunan Dan Perlindungan Lingknan Lingkankan.

Tata Ruang Bukan Sekadar Dokumen Teknis, Melainkan Fondasi Arah Pembangunan Berkelanjutan. Ia Menyoroti Sejumlah Persoalan Krusial Seperti Alih Fungsi Lahan Pertanian, Ketimpangan Antarwilayah, Dan Kerusakan Kawasan Lindung Yang Kini Semakin Memperparang Ketitassimbangan Ekologi Di Barat.

“Jangan Sampai Pembangunan Hari ini justru parahadi Bencana BAGI GENERASI Mendatang. Tata Ruang Kita Haru BERPIHAK PAYA KEBERLANJUTAN. PENATAAN RUANG HARUS MENGABACANA PRASEKAN EKOLOLOGI, SOSIAL, DAN DAN EKONABACACACAN, Seconomi, Seconomi, Seconomi, Sosial, Sosial, Dan Ekonomi.

Jawa Barat Denkenal Sebagai Provinsi Delangan Jumlah Penduduk Terbesar Di Indonesia, Mencapai Lebih Dari 50 Juta Jiwa. Konsentrasi Penduduk Terkonsentrasi Di Wilayah Selatan Dan Tengah, Seperti Bandung Raya Dan Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi). Namun, Perkotaan Yang Sangan Cepat Justru Belum Diimbangi Delanan Perencaanan Tata Ruang Yang Matang.

Menurut Prasetyawati, Terjadi Ketimpangan Pembangunan Yang Mencolok Antara Wilayah Utara Dan Selatan Jawa Barat. Wilayah Utara Cenderung Mengalami Tekana Pembangunan Industri Dan Infrastruktur, Sementara Wilayah Selatan Yang Memiliki Kekayaan Alam Dan Kawasan Lindung, Seperti Pegunungan Dan Hutan Konservasi, Juustru EksploitaK.

“Kita Harus Mengarahnkan Pembangunan Ke Wilayah Yang Selama Ini Tertingans. Selatan Jawa Barat Putar Potensi Luar Biasa Di Bidang Ekowisata, Organik, dan Kehutana Lestari. Lokal, ”Jelasnya.

Salah Satu Dampak Buruk Dari Lemahnya Penataan Ruang Adalah Masifnya Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Permukiman Atau Industri. Data Dinas Pertanian Menunjukkan Bahwa Setiap Tahun Jawa Barat Kehilangan Lebih Dari 7.000 Hektar Lahan Sawah Produktif, Terutama Di Wilayah Karawang, Subang, Dan Bekasi – Denkenal Sebagai Lumbung Padi Nasional.

Prasetyawati Menegaska Bahwa DPRD Jawa Barat telah Mendorong Pengual Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Namun Implementasinya Di LaPangan Masih Lemah. Ia Menyayangkan Masih Banyaknya Proyek Pembangunan Yang Mengabaan Zonasi Tata Ruang.

“Tanpa Perlindungan Tegas Terhadap Lahan Pangan, Kita Bisa Menghadapi Krisis Ketikanan Pangan Di Masa Depan. Ini Bikan Soal Teknis, Tapi Soal Visi Jangka Panjang. Rakyat, ”Tegasnya.

Jawa Barat Rona Merupakan Daerah Dengan Tingkat Risiko Bencana Tertinggi di Indonesia. Letak Geografis Yang Dikelilingi Gunung API AKTIF, Curah Hujan Tinggi, Dan Tanah Yang LaBil Membuat Provinsi ini rekan Terhadap Longsor, Banjir, Dan Gempa. Namun Ironisnya, Banyak Pembangunan Dilakukan Di Zona Merah Rawan Bencana.

Prasetyawati Menyoroti Lemahnya Sinergi Antara Kebijakan Tata Ruang Gangan Peta Rawan Bencana. Ia meminta agar -agar revisi rtrw provinsi ke depan wajib memasukkan dokumen kajian risiko bencana sebagai acuan utama. Bahkan, IA Mengusulkan Adanya Moratorium Sementara Terhadap Proyek-Proyek Di Zona Rawan Sampai Ada Evaluasi Mendalam.

“Kalau Kita Tahu Daerah Itu Rawan Longsor, Kenapa Masih Dibangun Jalan Atau Perumahan Di Sana? Ini Soal Nyaawa Manusia. Jangan Torgu Ada Korban Baru Kita Bergerak,” Ujarnya.

Permasalana Klasik Dalam Penataan Ruang Juta Berkaitan Delangan Tumpang Tindih Kewenangan Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota. Tak Jarang, RTRW Provinsi Tidak Sejalan Rdtr (Rencana Detail Tata Ruang) Kabupaten/Kota, Yang Menyebabkan Konflik Perizinan Dan Ketidakefisienis Pembangunan.

Komisi 4 Dprd Jabar, Menuru Prasetyawati, Terus Mendorong Sinergi Antarlembaga Melalui Penyusunan Perda Tata Ruang yang Adaptif dan Integratif. IA JUGA MENIKANGAN PENTINGNYA PELIBATAN MASYARAKAT SEJAK AWAL Proses Perencaanan, Bukan Hanya Sebagai Formalitas.

“Masyarakat Itu Bukan Obyek, Mereka Haru Jadi Subyek Dalam Tata Ruang. Mereka Yang Paling Tahu Kondisi Daerahnya, Dan Mereka Rona Yang Paling Terdampak. Jadi Partisipasi Itu Kunci Kehehasilan,” Katanya.

Prasetyawati menegaska Bahwa Masa Depan Jawa Barat Sangat Ditentukan Oheh Bagaimana Tata Ruang Disusun Dan Dijalankan Hari Ini. Tanpa Komitmen Kuat Dari Seluruh Pihak, Bukan Tidak Minjkin Provinsi Ini Akan Akan Terjebak Dalam Pusaran Krisis Ekologis Dan Sosial Yang Kian Tak Terkendali.

“Tata ruang itu Bukan Dokumen Mati. Ia haus Hidup Dan tumbuh Bersama Rakyat, Alam, Dan Zaman. Mari Kita Jadikan ini Bukan Hanya Kerja Teknokrat, Kerja Kolektif Seluruh Waraga Jawa Barat Jawa Barat Jawa, ‘Koleke Kolekef Seluruh Barat Jawa Barat Jawa Barat. (MUIS)