BANDUNG, eljabar.com — Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku pada Rabu (10/06/2026) mendapat perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Menyikapi kondisi tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak seluruh masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN)untuk menerapkan pola konsumsi energi yang lebih hemat dan efisien.
Salah satu jenis BBM nonsubsidi yang mengalami kenaikan adalah Pertamax yang kini dibanderol Rp16.250 per liter. Menurut Farhan, kenaikan harga BBM merupakan dampak dari dinamika global yang mempengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan energi, ditambah fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
“Ini mungkin masalah supply dan demand. Ketika demand tidak pernah turun, sementara supply naik turun. Ditambah lagi nilai dolar yang juga berfluktuasi. Dengan naiknya harga BBM, berarti tingkat pasokan sedang rendah dan harga dolar sedang tinggi. Apa boleh buat, kita harus menghadapi bersama,” ujar Farhan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga BBM. Namun demikian, pemerintah dapat melakukan berbagai langkah strategi untuk mengurangi dampak kenaikan biaya operasional yang ditimbulkan.
Oleh karena itu, Farhan mengajak masyarakat untuk mulai menerapkan gaya hidup hemat energi, termasuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan memaksimalkan penggunaan transportasi bersama.
“Saya sedang berpikir, mungkin para pegawai Pemkot Bandung akan terdorong untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat ke kantor. Kalau pun menggunakan kendaraan pribadi, kita bisa menerapkan carpool atau berbagi kendaraan,” katanya.
Menurutnya, efisiensi operasional menjadi langkah paling realistis yang dapat dilakukan dalam menghadapi kenaikan harga BBM agar beban pengeluaran tidak semakin meningkat.
“Kita memang tidak punya kendali terhadap harga.Tetapi kita bisa menjaga agar jangan sampai menjadi konsumen yang boros. Itu yang bisa kita kendalikan bersama-sama,” katanya.
Farhan mengakui, salah satu sektor yang paling terdampak bagi pemerintah daerah adalah operasional transportasi sampah. Pasalnya, armada pengangkut sampah menggunakan bahan bakar dengan harga yang relatif tinggi sehingga terjadi kenaikan BBM akan langsung mempengaruhi anggaran pelayanan publik.
“Hal yang paling disarankan bagi Pemkot Bandung sekarang adalah biaya BBM untuk transportasi sampah. Kendaraan operasional menggunakan bahan bakar yang mencapai Rp24 ribu per liter. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” mengungkapkannya.
Untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, Pemkot Bandung berencana melakukan penyesuaian terhadap operasional sejumlah pos belanja yang dinilai tidak terlalu mendesak. Beberapa di antaranya adalah belanja Makan dan Minum (MAMIN) serta biaya perjalanan dinas.
“Belanja operasional nanti memang ada beberapa yang akan dikurangi, seperti makan minum dan perjalanan dinas. Penurunannya bisa cukup signifikan karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini,” kata Farhan.
Meski akan memastikan penghematan di berbagai sektor, pelayanan publik kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terganggu oleh kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah daerah.
“Kita harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Pelayanan penting kepada masyarakat tetap berjalan baik, sementara operasional operasional bisa lebih terkendali,” kesimpulan. *merah
About the Author
