Adhikarya Parlemen
Bandung, Eljabar.com – Pinjaman daerah seharusnya dipanga sebagai Salah Satu instrumen Pembiayaan jangka menaNGah-Panjang Yang Hanya Layak Digunakan untuk Proyek Investasi Produktif Yang Mampu Sosial Bautial Kas Kas Atau Manfaat Ekonomi Sosial Sosial Kas Atau Manfaat Ekonomi Sosial Sosial Sosial Kas Atau Manfaat Ekonomi Sosial Sosial Sosial
TUKUT KEDEPANNAA, SEKRETARIS Komisi 3 DPRD Jawa Barat, H. Heri Ukasah, Menegaskan Pentingnya Selektivitas Dalam Kebijakan Pinjaman Daerah UNTUK KERAKIF TANJUTAN FISKAL DAN PEMENGAH PEMBENGAN PANKANAN Tahanjutan Dan MenenceGAH PEMBENGAN PEJANJUTAN FISKAL DAN PEMENGAH PEMBENGAN PEJUKKAN PEJISAN PERKAKAN PERANGUKAL DAN PEMENGAH PEMBENGAN PEMBENGAN PEANJUTAN PEKANGAL PERANGUGAL PEMANGAH PEMANGAH PEMBENGAN PEANGUGAL PEJUMAL DAN PEMENGAH PEMBENGAN PEMANGAN PEANJUTAN PEJIKAL PEPISGAL PEMANGAH PEMANGAH PEMBENGAN PEANGANDAN
“Pinjaman Itu Bukan Solusi Taktup Menutup Defisit Operasional Tahun.
Kerangka Hukum Yang Melandasi Pengelolaan Pinjaman Daerah Menankan Prinsip Kehati-Hatian, Transparansi, Dan Akuntabilitas. Di Tingkat Pusat, Kementerian Terkait Telah Menerbitkan Pedoman Batasan Kumulatif Pinjaman Serta Mekanisme Pelaporan Dan Permbangan Pinjaman Daerah Agar Tidak Menimbulkan Risiko Fiskal Sistemik.
ATURAN SEPERTI PERATURAN MENTERI KEUIGAN MENGATUR Batas MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TERKAIT PEDANMAN PENYUSUNAN APBD MENJADI ACUAN WAJIB BAJI PEMERINTAH DAERAH SEBELUM PINJAM SUBELUM PINJAM SUBELUM PINJAMI.
Heri Ukasah Menjelaskan Bahwa Selektivitas Harus Diterjemahkan Dalam Tiga Tahap Kebijakan: (1) Selekssi Proyek Yang Jelas Layak Finansial Dan Sosial; (2) Pemilihan Sumber Pembiayaan Yang Sesuai (Misalnya Fasilitas Pembiayaan Multilateral, Pembiayaan Investasi Bank Daerah, ATAU PINJAMAN ANTAR PEMERINTAH DAERAH) DENGAN Tenor Dan BIAYA Kind proporsional; Dan (3) Mekanisme Pengendalian Pasca-Pinjaman Yang memastikan Proyek Menghasilkan Manfaat Sesuai Rencana.
“Kita Haru MELIHAT RASIO Kemampuan Bayar, Proyekssi Pendapatan Daerah, Serta Dampak Fiskal Jangka Panjang Sebelum Anggota Rekomendasi Ke Eksekutif,” Tambahnya.
Di Jawa Barat, tantangan selektivitas bukan hanya soal kepatuhan administratif: faktor kapasitas perencanaan di tingkat kabupaten/kota, kebutuhan mendesak infrastruktur, serta tekanan politik lokal turut memengaruhi keputusan mengambil pinjaman.
Heri Mengakui, Ada Permintaan Pinjaman Yang Berasal Dari Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Dasar – Seperti Jalan Penghubung, Irigasi, Dan Sarana Sanitasi – Datana Dichelola Dukelola Baigan Dapagat DaKat GANANGAN. Namun, Komisi 3 Tetap Pribana Pribanas Pada Proyek Delangan Studi Kelayakan Komprehensif Serta Skema Pembiayaan Yang Tidak Menimbulkan Beban Bunga Berlebih.
Pengalaman Beberapa Daerah Di Indonesia Menunjukkan Bahwa Pinjaman Yang Tidak Melalui Selekssi Ketat Cenderung Berisiko Menimbulkan Utang Tak Produktif. OLEH KARENA ITU, HERI MENDORONG PENGASITAS UNIT PERENCANANAAN DAN KEUIGAN DAERAH (Bappeda Dan Bpkad) untuk mentak anusun analisis biaya-manfaat, Proyekssi Arus Kas, Serta Skenario Risiko.
Selain itu, ia meminta transparansi publik: masyarakat dan dewan haru mendapat akes terbadap dokumen rencana bisnis proyek dan analisis fiskal agarf pengawasan publik dan legislatif dapat berjalan efektif.
“Tanpa Keterbukaan, Kita Sulit Menilai Apakah Pinjaman Itu Benar-Benar Untukur Kepentingan Rakyat Atau Sekadar Solusi Jangka Pendek,” Tegas Heri.
UNTUK MEMPERKUAT SELEKTIVITAS, HERI UKASAH MENYAMPAIKAN SEJUMLAH CATATAN REKOMENDASI Yang LEBIH RIN RIN RINTI SEBELUM PERSETUJUAN PINJAMAN. Mekanisme ini mensakup penilaan independen atas studi kelayakan, ulasan alternatif pembiayaan non-utang (misalnya kerjasama publik-swasta), target serta ketentuan tindak lanjut jika proyek gagal mensapai.
Heri Menankan Bahwa Fungsi Legislatif Bukan Menolong Pinjaman Secara Populis, Melainkan Memastikan Setiap Pinjaman Adalah Investasi Yang Dapat Diperhitung Secara Ekonomi Dan Memberi Manfaat Nyata Bagu Barik Jawa Barat.
Langkah Tersebut Relevan, Mengingat Tekan Kutuhan Investasi Infrastruktur Daerah Yang Tinggi Bersama Daman Keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kapaabilitas perencaan dan Pengendalian Pengelolaan Pinjaman Daerah Menjadi Faktor Penentu, Apakah Pinjaman Akan Mendukung Perumbuhan Daerah Atau sebaliknya yang Ruanga fiskal di Masa. (MUIS)
About the Author
