Bandung, Eljabar.com – Pimpinan Dan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung Melakukan Kunjungan Kerja Dalam Rangka Audiensi Permasalana, 12 September.
Kegiatan Kunjungan Kerja Dan Audiensi Dipimpin Oleh Ketua Komisi I Dprd Kota Bandung, Assoc. Prof. H. Radea Respati Paramudhita, SH, MH, Dan Diterima Oleh Kepala Kantor Bpn Kota Bandung Yuliana, SH, M.Eng.
Serta Dihadiri Oheh Wakil Ketua Komisi I Dprd Kota Bandung, Erick Darmadjaya, B.Sc., MKP; Sekretaris Komisi I Dprd Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro, S.St., MT; Dan Para Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung Yaitu, Ahmad Rahmat Purnama, A.MD.; Ir H. Kurnia Solihat; Dudy Himawan, SH; Dan Mochamad Ulan Surlan, S.Tr. Akun.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Radea Respati Menjelaskan, Kesempatan Tersebut di Samping Menjembatani Aspirasi Masyarakat Terkait Administrasi Bodak, Namun Menang Muathuii Program Berbagai.
“Alhamdulillah Kami Diterima Langsung Oleh Kepala Bpn Kota Bandung, Dan Kami Juga Mendapatkan Banyak Informasi Dan Jaga Inovasi-Inovasi Terhadap Proses Pengumnya, Salan Saahya. Menyampaan Keluh Kesah masyarakat Terhadap Pelayanan di Kantor Bpn Kota Bandung Ini, Sewingga Kami Mendapatkan Informasi Dan Tawaran Solusi Bagi Masyarakat, ”Ujarnya.
Radea Menambahkan, Adapun Hasil Audiensi Serta Tawaran Solusi Yang Diberikan Selanjutnya Akan Segera Disampaan Kepada Masyarakat. Sehingga Upaya Yang Dilakukan Dprd Kota Bandung Tersebut Merupakan Wujud Dorongan Optimalisasi Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Bagi Masyarakat.
“Hasil Dariensi Audiensi Ini Tentu Akan Kami Sampaikan Kepada Masyarakat Agar Menjadi Sebuah Solusi Dan Jaga Mendorong Optimalisasi Pelayanan Publik Pemerintah Agar Lebih Baik Lagi,” Ucapanya.
Terlebih, Pemerintah Kota Bandung Memiliki Target untuk Segera Mewujudkan Sertifikasi Dari Sejumlah Aset Tanah Hingga Akhir Tahun 2025.
Dari Sekitar 13 Ribuan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung Yang Telah Berah Bersertifikat, Hal Tersebut Baru Terhitung Sekitar 60 Persen, Dan Masih Ada Sekitar 40 Persen Yang Belum Bersertifikat.
“Tentunya Ini Menjadi PR Kita Bersama, Dan Jaga Kami Sangat Berharap Adanya Bantuan Dukungan Dari Bpn, Karena Kami Rona Di Badan Anggaran Dprd Kota Bandung Suda Myetui Adanya Sertifikasi Darif Tanu. Tanah-Tanah Yang Selama Ini Digunakan untuk SEKULAH, PUSKESMAS, Dan Fasilitas Pelayanan Publik Lainnya, Dan Menjadi Prioritas Utama untuk Segera Diselesaan di Tahun 2025, ”Katanya. *merah
About the Author
